Satu Tahun Pemerintahan Prabowo: MBG dan Program Pangan Dongkrak Ekonomi Desa

Menurut Budiman Sudjatmiko, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Nasional, kebijakan pangan dan MBG menjadi faktor pendorong utama dalam menurunkan angka kemiskinan di desa.

“Survei BPS terakhir menunjukkan penurunan kemiskinan di desa lebih cepat dari di kota. Salah satunya karena program makan bergizi gratis berhasil menggerakkan aktivitas pangan di pedesaan dan membuka lapangan kerja,” ungkap Budiman.

Ia menambahkan bahwa aktivitas pertanian kembali hidup berkat permintaan bahan pangan yang meningkat secara stabil. Namun, ia juga menekankan pentingnya evaluasi rantai pasok dan distribusi pangan agar manfaatnya dapat lebih merata.

Pemberantasan Kemiskinan dan Padat Karya Desa

Selain MBG, pemerintah juga mengintensifkan program padat karya dan pemberdayaan masyarakat desa.
Langkah ini terbukti efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan nasional pada pertengahan 2025 menunjukkan tren penurunan. Penurunan paling signifikan terjadi di daerah pedesaan, terutama wilayah dengan akses program pangan dan infrastruktur kerja produktif.

“Kita lihat dampak langsungnya. Ketika pangan dan pekerjaan tersedia di tingkat lokal, otomatis daya beli masyarakat meningkat, dan ekonomi daerah tumbuh lebih cepat,” jelas Budiman.

Program padat karya juga disinergikan dengan proyek strategis nasional seperti pembangunan irigasi, gudang pangan, dan jalan distribusi desa, yang semuanya mendukung ekosistem MBG secara terintegrasi.

Dukungan dari Kalangan Masyarakat dan Akademisi

Program MBG mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga organisasi petani.
Mereka menilai bahwa kebijakan ini menunjukkan arah pembangunan yang berkeadilan sosial dan berbasis kemandirian ekonomi rakyat.

Lembaga Kajian Pangan Nusantara (LKPN) menilai, MBG menjadi instrumen penting dalam reformasi sistem pangan nasional, karena melibatkan aktor lokal dalam rantai distribusi dan produksi.
Selain itu, program ini juga mendukung agenda pemerataan ekonomi antarwilayah, mengingat sebagian besar bahan baku disuplai dari desa-desa penghasil pangan.

Di sisi lain, kalangan pengamat ekonomi menekankan pentingnya konsistensi kebijakan dan transparansi anggaran. Mereka menilai bahwa keberhasilan MBG dalam jangka panjang akan sangat bergantung pada integritas pelaksanaan dan sinergi antar-kementerian.

Evaluasi dan Harapan Masyarakat

Memasuki tahun kedua, masyarakat berharap agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengentasan kemiskinan tidak hanya dilanjutkan, tetapi juga diperluas cakupannya.
Pemerintah diharapkan memperbaiki sistem logistik dan distribusi pangan agar bantuan gizi bisa menjangkau sekolah-sekolah di wilayah terpencil.

Konsistensi juga menjadi kunci agar manfaat ekonomi program ini dapat dirasakan secara berkelanjutan, bukan hanya dalam jangka pendek.
Sementara itu, aspek edukasi dan pelatihan bagi pelaku pertanian, UMKM, serta koperasi pangan perlu diperkuat agar mampu menjaga kualitas dan kuantitas pasokan.

“Kita harus menjaga semangat gotong royong dalam MBG. Kalau pelaksanaannya konsisten, ini bisa jadi model ekonomi rakyat yang berkelanjutan,” ujar Kurniawan.

Momentum Menuju Ekonomi Kerakyatan Berkelanjutan