OJK Targetkan Inklusi Keuangan Bertanggung Jawab, Cegah Produk Tak Tepat untuk Konsumen

Langkah ini diharapkan dapat:

• Membuka akses permodalan bagi pelaku UMKM.
• Memperluas literasi keuangan pelaku usaha kecil agar bisa memanfaatkan pembiayaan formal.
• Menggerakkan roda ekonomi lokal melalui kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan.

“Kami ingin inklusi keuangan membawa dampak nyata. Misalnya, pelaku UMKM bisa naik kelas karena mampu mengakses pembiayaan dengan bunga kompetitif, bukan lagi bergantung pada pinjaman informal,” jelas Kiki.

Selain itu, OJK juga menegaskan akan mengukur peningkatan inklusi di setiap daerah sebagai hasil dari kegiatan literasi dan puncak BIK.
Kegiatan serupa akan digelar secara bergantian di berbagai wilayah, dengan acara penutup besar rencananya akan diadakan di Surabaya.

Sinergi OJK, PUJK, dan Pemerintah Daerah

Ke depan, OJK mendorong terbentuknya sinergi dan kolaborasi berkelanjutan antara OJK, PUJK, dan pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional.
Hal ini termasuk dukungan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang berfungsi memperluas akses keuangan di tingkat lokal.

Kiki menekankan pentingnya inklusi keuangan yang bertanggung jawab.
Ia mengingatkan agar pelaku jasa keuangan tidak memaksakan produk yang tidak sesuai kebutuhan konsumen, serta memastikan setiap produk memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.

“Inklusi keuangan bukan hanya soal menjual produk. Ini soal tanggung jawab sosial. Jangan memaksakan layanan yang tidak tepat untuk calon konsumen,” tegasnya.

Dukungan dari Pemerintah Daerah dan DPRD

Puncak acara BIK 2025 di Purwokerto dihadiri oleh berbagai tokoh penting, antara lain:

• Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono
• Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti
• Anggota DPRD Banyumas Andrias Kartikosari
• Kepala OJK Purwokerto Haramain Billady
• Ketua FKIJK Purwokerto Heru Senjaya

Dalam sambutannya, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyampaikan bahwa kegiatan BIK merupakan bentuk nyata komitmen bersama untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Banyumas.

“Kami ingin lembaga keuangan hadir di tengah masyarakat bukan hanya sebagai penyedia produk, tetapi sebagai mitra pembangunan yang membawa manfaat nyata bagi ekonomi daerah,” ujar Sadewo.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kepala OJK Purwokerto Haramain Billady.
Menurutnya, kegiatan edukasi seperti ini penting untuk membantu masyarakat lebih paham cara mengelola uang dan menghindari penipuan keuangan.

“Dengan program literasi dan inklusi keuangan, masyarakat akan lebih cerdas dalam mengatur keuangannya, memahami risiko, serta mampu mengambil keputusan finansial yang tepat,” tutup Haramain.

Literasi Keuangan untuk Masa Depan Digital

OJK juga menyoroti tantangan baru di era digital, di mana layanan keuangan berbasis teknologi (fintech) berkembang pesat.
Kemudahan transaksi digital, investasi online, dan pinjaman daring memang meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga menimbulkan risiko penipuan dan penyalahgunaan data.