Ekonomi Bergeliat! Dana Rp 200 Triliun di Himbara Bikin Konsumsi Listrik Naik

Listrik Sebagai Barometer Aktivitas Ekonomi Nasional

Penggunaan listrik kini menjadi barometer penting dalam mengukur kesehatan ekonomi suatu negara.
Semakin tinggi konsumsi listrik, semakin besar pula aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi di masyarakat.

Kementerian Keuangan menilai data listrik memiliki keunggulan dibanding indikator ekonomi lainnya karena dapat diamati secara real time.
Untuk itu, Purbaya meminta Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, agar rutin menyampaikan laporan penggunaan listrik setiap dua minggu.

“Saya akan minta update ke Dirut PLN setiap dua minggu. Kita pantau pergerakan datanya. Kalau masih bisa didorong, kita dorong lagi perekonomiannya,” ujar Purbaya.

Langkah ini akan membantu pemerintah menilai efektivitas kebijakan fiskal secara cepat dan menyesuaikan strategi bila diperlukan.
Dengan data konsumsi listrik yang terus dipantau, pemerintah bisa memastikan penyaluran likuiditas benar-benar menstimulasi kegiatan ekonomi di lapangan.

PLN: Permintaan Listrik Meningkat di Sektor Industri dan Rumah Tangga

Dari sisi PLN, peningkatan konsumsi listrik nasional di September 2025 dipicu oleh membaiknya aktivitas industri dan naiknya konsumsi rumah tangga.
Permintaan sambungan baru di sektor bisnis kecil dan menengah juga mengalami lonjakan di berbagai wilayah, terutama di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan.

PLN menyebutkan bahwa total konsumsi listrik nasional kini mencapai lebih dari 300 terawatt-hour (TWh) per tahun, dengan porsi terbesar berasal dari sektor industri dan manufaktur.
Peningkatan permintaan ini menunjukkan bahwa penyerapan energi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Data yang kami miliki menunjukkan pergerakan positif di berbagai wilayah. Permintaan listrik industri naik tajam, begitu juga rumah tangga. Ini sinyal ekonomi mulai pulih,” kata Darmawan Prasodjo.

Kebijakan Pemerintah: Likuiditas dan Stimulus Ekonomi Terukur

Penempatan dana Rp 200 triliun di Himbara merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan global.
Langkah ini dilakukan agar sistem keuangan tetap likuid, mendorong konsumsi domestik, dan memperkuat daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.

Kebijakan tersebut juga berfungsi sebagai buffer fiskal untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi akibat penurunan ekspor dan ketidakpastian geopolitik dunia.
Dana yang ditempatkan pemerintah digunakan oleh perbankan untuk menyalurkan kredit produktif, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Menkeu Purbaya menilai bahwa sinergi antara pemerintah, perbankan, dan sektor energi seperti PLN menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Kalau konsumsi energi dan kredit tumbuh, itu artinya roda ekonomi berputar dengan baik,” tambahnya.

Sektor Industri dan UMKM Jadi Penopang Pertumbuhan

Dampak penempatan dana di Himbara kini mulai dirasakan oleh pelaku industri, terutama sektor yang padat energi seperti manufaktur, baja, semen, dan pertambangan.
Kapasitas produksi meningkat seiring dengan stabilnya pasokan listrik dan ketersediaan modal kerja dari bank.

Sementara itu, sektor UMKM juga mendapat manfaat dari kemudahan akses kredit dan pembiayaan berbunga rendah.
Menurut laporan Bank BRI dan Bank Mandiri, penyaluran kredit UMKM tumbuh rata-rata 6–7% per kuartal, berkat stimulus likuiditas dari pemerintah.

Kenaikan konsumsi listrik di sektor rumah tangga juga mengindikasikan peningkatan daya beli masyarakat.
Aktivitas ekonomi di pasar tradisional, toko ritel, dan pusat perbelanjaan kembali ramai setelah sempat stagnan di awal tahun.