Kinerja tertinggi dicatat oleh Bank Mandiri yang berhasil menyalurkan hampir tiga perempat dana yang ditempatkan pemerintah. Sementara itu, BTN masih mencatat realisasi paling rendah karena portofolio kreditnya yang lebih spesifik di sektor perumahan dan konstruksi.
Secara total, dari Rp 200 triliun dana yang ditempatkan, lebih dari setengahnya telah berhasil disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman produktif.
Efek Langsung ke Dunia Usaha dan Likuiditas Perbankan
Kebijakan Purbaya membawa dampak positif terhadap likuiditas perbankan nasional. Dengan tambahan dana dari pemerintah, bank-bank Himbara memiliki ruang yang lebih luas untuk mempercepat penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas seperti UMKM, pertanian, industri manufaktur, transportasi, dan infrastruktur.
Selain itu, langkah ini membantu menurunkan tekanan suku bunga antarbank dan meningkatkan arus kredit ke dunia usaha. Pemerintah berharap kebijakan ini akan mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi dan memperkuat daya tahan industri dalam negeri terhadap perlambatan global.
Menurut sejumlah analis, injeksi dana sebesar Rp 200 triliun ke sistem perbankan dapat menambah kapasitas kredit hingga 5–7 kali lipat melalui efek pengganda perbankan. Artinya, potensi tambahan kredit baru di ekonomi nasional bisa mencapai Rp 1.000 triliun hingga Rp 1.400 triliun dalam jangka menengah.
Masalah Lama: Dana Pemerintah Masih Mengendap di Bank
Meski sukses menyalurkan sebagian besar dana dari BI ke perbankan, Purbaya tetap mengakui bahwa masalah utama masih terletak pada rendahnya efektivitas belanja pemerintah pusat dan daerah.
Per Agustus 2025, total simpanan pemerintah pusat dan daerah di perbankan masih mencapai Rp 653,4 triliun. Rinciannya terdiri atas giro sebesar Rp 357,4 triliun, tabungan senilai Rp 10,4 triliun, dan simpanan berjangka sebesar Rp 285,6 triliun.
Angka besar ini menunjukkan masih banyak dana pemerintah yang belum dibelanjakan atau terserap optimal, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi langsung. “Cash cukup banyak di tangan pemerintah pusat maupun daerah. Cuma, cara belanjanya belum optimal. Kami akan perbaiki itu sebelum menggerakkan kebijakan lain,” ujar Purbaya.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, karena dana yang menganggur di bank tidak memberikan manfaat produktif bagi masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi.
Tantangan Belanja Pemerintah
Pemerintah pusat dan daerah kerap menghadapi kendala dalam mengeksekusi program belanja, terutama yang terkait dengan proyek fisik, pengadaan barang dan jasa, serta transfer ke daerah.
Faktor birokrasi, keterlambatan tender, dan koordinasi antarinstansi sering menjadi penyebab serapan anggaran rendah di semester pertama tahun berjalan. Akibatnya, penumpukan kas terjadi di akhir tahun, dan pemerintah kesulitan menjaga stabilitas arus kas nasional.
Kemenkeu berencana memperbaiki mekanisme cash management, mempercepat proses lelang proyek, dan mendorong penggunaan sistem Treasury 4.0 agar dana yang masuk ke rekening pemerintah bisa segera dibelanjakan untuk program produktif.
[…] Dana Pemerintah di BI Turun, Tapi Kredit Perbankan Naik Tajam […]