jelajahtechno.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk membawa program inklusi keuangan di Indonesia ke tahap yang lebih tinggi — atau next level. Tidak sekadar meningkatkan jumlah rekening atau akses terhadap layanan keuangan, OJK kini menargetkan masyarakat benar-benar memanfaatkan sektor keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Hal ini disampaikan oleh Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, dalam kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 yang digelar di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Menurutnya, inklusi keuangan bukan hanya tentang kepemilikan rekening bank, tetapi tentang bagaimana masyarakat memanfaatkan produk keuangan secara optimal untuk memperkuat ekonomi keluarga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Inklusi Keuangan: Fondasi Pemerataan Ekonomi
Dalam pidatonya, Friderica—yang akrab disapa Kiki—menjelaskan bahwa inklusi keuangan memiliki tujuan utama mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pendapatan.
Dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, seperti tabungan, pembiayaan, asuransi, dan investasi, maka kesejahteraan ekonomi bisa meningkat secara merata.
Upaya ini juga merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK).
Melalui undang-undang tersebut, OJK berperan penting dalam memperkuat sistem keuangan nasional agar lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
“Kami ingin inklusi keuangan tidak dimaknai secara sederhana hanya karena seseorang memiliki rekening. Kami ingin masyarakat naik level — mereka benar-benar bisa memanfaatkan layanan keuangan untuk memperbaiki taraf hidup,” ungkap Kiki.
Baca juga : Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini, 18 Oktober 2025 Turun Naik
Edukasi Keuangan Sebagai Pilar Utama
OJK menilai bahwa literasi keuangan menjadi fondasi utama sebelum mencapai tingkat inklusi yang optimal. Tanpa pemahaman yang baik tentang cara mengelola keuangan, risiko penyalahgunaan produk atau jebakan keuangan justru meningkat.
Karena itu, OJK bersama pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) rutin menggelar program edukasi di berbagai daerah di Indonesia.
Di Purwokerto, misalnya, kegiatan edukasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, forum komunikasi jasa keuangan, serta pelaku UMKM lokal.
Tujuannya bukan sekadar memperkenalkan produk keuangan, tetapi membangun kesadaran masyarakat agar:
- Lebih bijak dalam mengelola pendapatan, menabung, dan berinvestasi.
- Mampu membedakan layanan keuangan legal dan ilegal.
- Tidak mudah terjebak praktik penipuan atau investasi bodong yang marak di era digital.
Menurut Kiki, tingkat literasi dan inklusi keuangan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Negara dengan masyarakat yang paham literasi keuangan cenderung memiliki ketahanan ekonomi lebih kuat, baik di tingkat individu maupun nasional.
Bulan Inklusi Keuangan 2025: Dorongan bagi UMKM Daerah
Kegiatan puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di Purwokerto juga menjadi momentum bagi OJK untuk menggandeng sektor riil, khususnya UMKM.
OJK melibatkan banyak UMKM binaan dari berbagai lembaga keuangan (PUJK) untuk ikut serta dalam pameran dan kegiatan edukatif di acara tersebut.
[…] OJK Targetkan Inklusi Keuangan Bertanggung Jawab, Cegah Produk Tak Tepat untuk Konsumen […]